BANGKA BARAT, UNGGAHAN.ID – Dalam Audiensi dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming mendengar aspirasi yang disampaikan oleh Ketua ABPEDNAS Kabupaten Bangka Barat, yang bertempat di Gedung Batu Rakit, Selasa (7/3/23) pagi.
Maksud dan tujuan dari audiensi ini adalah sebagai sarana bagi ABPEDNAS beserta jajarannya dalam menyampaikan persoalan dan aspirasi mereka.
Bong Ming Ming mengungkapkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama dari sisi APBD yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Hal tersebut memicu terjadinya refocusing anggaran pada saat awal kepemimpinannya sebagai Kepala Daerah, dan perlu diselesaikan secepatnya.
“Dan Alhamdullilah semua itu bisa kita lewati, namun bukan berarti selesai begitu saja, karena masih banyak penghematan anggaran yang harus kita lalui seperti penjualan aset daerah kendaraan operasional, peningkatan pendapatan, dan itu juga berlaku bukan hanya di Bangka Barat saja, tetapi seluruh provinsi yang ada di indonesia,” ungkap Bong Ming Ming.
Beberapa waktu lalu, Pemerintah Daerah Bangka Barat juga telah meminta kepada pihak desa agar dapat menganggarkan BPJS Kesehatan secara gratis kepada sebanyak 100 orang di setiap desa dari anggaran desa setempat, namun sayang belum terlaksanakan sampai saat ini.
Oleh karena itu kedepannya, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat akan menganjurkan ABPEDNAS beserta anggota yang belum memiliki BPJS Kesehatan, untuk didaftarkan pada program Universal Health Coverage (UHC), dengan cara mengunjungi Dinas Kesehatan. Adapun bagi yang telah terdaftar, maka cukup membawa KTP Bangka Barat ke RSUD untuk diproses lebih lanjut.
Bong Ming Ming menerangkan bahwa rencana ini akan kembali dibicarakan serta diwacanakan bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten (BPKAD) Bangka Barat, beserta Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINSOSPMD) Kabupaten Bangka Barat
Jumrin, ketua ABPEDNAS Kabupaten Bangka Barat berkata, “Tujuan kita dalam audiensi ini ingin mengajukan beberapa usulan, diantaranya adalah kenaikan tunjangan Bantuan Kabupaten (Bankab), diberikan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, kenaikan insentif staf BPD yang diatur dalam perbup”.
Dirinya juga berharap usulan ini bisa meningkatkan kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat pedesaan.
“Semoga apa yang menjadi usulan kita dapat terealisasikan dengan baik, demi menuju Bangka Barat Maju, Sejahtera dan Bermartabat,” tutup Jumrin.
