DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepulauan Babel serta Disnaker kabupaten kota se-Babel, juga beberapa camat, Kepala desa serta keluarga/orang tua dari pekerja migran asal Bangka Belitung yang menjadi korban TPPO dan sedang menunggu pemulangan dari Myanmar.
Wakil Ketua II DPRD Babel, Eddy Iskandar yang turut hadir mendampingi Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya bersama anggota Komisi IV DPRD Babel dalam RDP tersebut langsung menjalin komunikasi dengan Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kemen P3MI, Seriulina.
Dalam komunikasi tersebut, Serulina menyampaikan di hadapan semua yang hadir bahwa pemerintah Indonesia sedang mengupayakan pemulangan seluruh pekerja yang saat ini sedang di tempat penampungan di Myanmar.
Rencananya pemulangan akan dilaksanakan tiga kloter pada tanggal 17, 18 dan 19 Maret 2025. Tentunya ini menjadi kabar gembira yang disampaikan langsung oleh Direktur Pemulangan dan Rehabilitasi P2MI.
“Kita berterimakasih kepada Kementerian P2MI yang sudah bersedia secara langsung memberikan update berita berkaitan dengan rencana pemulangan tersebut. Kita doakan semoga lancar, sehingga masyarakat kita yang sedang di Myanmar dapat berkumpul bersama keluarga di Babel,” kata Wakil Ketua II DPRD Babel, Eddy Iskandar dalam keterangan pers yang diterima di Pangkalpinang, Senin (10/3).
Ia mengatakan terkait biaya pemulangan 75 korban TPPO ini semuanya akan dilakukan dan dibiayai melalui Kementerian Luar Negeri. Sedangkan pemulangan dari Jakarta menuju Bangka Belitung DPRD Babel berharap ada peran serta pemerintah untuk membantu pembiayaannya.
“Secara pribadi Saya mengusulkan pemerintah meminta dukungan dari Bank Sumsel Babel untuk membiayai kepulangan warga kita tersebut,” tutup Eddy.
