BANGKA TENGAH, UNGGAHAN.ID– Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan implementasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan melakukan pemangaksan sejumlah anggaran. Selasa (11/3/2025).
Hal itu diungkapkan Batianus, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah, menurutnya DPRD Bateng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Pemkab Bateng telah menggelar rapat koordinasi efisiensi anggaran.
“Jadi APBD TA 2025 Pemerintah Kabupaten Bateng akan di efisiensi sementara sekitar Rp 13.587.559.000, bahkan efisiensi tersebut juga terdampak pada sekretariat DPRD Bateng,” ungkap Batianus.
Dikatakan Ketua DPRD Bateng, beberapa hal telah di efisiensi Sekretariat Dewan antara lain, pengadaan tablet ditiadakan, anggaran perjalanan dinas 50 persen, makan minum dikurangi 50 persen, snack untuk rapat ditiadakan.
Batianus mengatakan, terkait efisiensi yang berimbas pada anggaran DPRD Bateng, pihaknya saat ini telah melakukan pemangkasan secara maksimal dan menjadi asistensi, khususnya setelah anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan efisiensi.
“Kami berharap seluruh OPD juga mengikuti efisiensi anggaran yang ada dan kita minta TAPD Pemkab Bateng agar menginstruksikan masing-masing OPD mentiadakan snack kue,” tuturnya.
Lebih lanjut, Batianus menjelaskan, efisiensi yang paling banyak dilakukan yakni pengurangan belanja pegawai yang telah melebihi 45 persen.
“Tahun 2027 maksimal belanja pegawai harus diangka 30 persen. Saat ini anggaran yang ada seperti program prioritas lebih banyak kita arahkan ke program kesehatan, infrastruktur, sanitasi, stunting dan kegiatan prioritas lain,” jelasnya.
Saat disinggung anggaran makan dan minuman rapat di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Bangka Tengah yang mencapai angka fantastis sebesar 442.670.000.
Batianus meminta agar TAPD Pemkab Bateng melakukan efisiensi dan evaluasi kembali, agar anggaran yang ada diperuntukkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan skala prioritas.
“Sekali lagi kami berharap OPD melakukan efisiensi anggaran terutama sektor non prioritas, Snack kue harus ditiadakan. Melalui Inpres nomor 1, efisiensi tidak boleh kurang dari yang di instruksikan oleh bapak Presiden,” pungkasnya.
Kemudian Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus menambahkan, mengingat hal ini merupakan kebijakan Presiden, artinya siap atau tidak siap harus diberlakukan, termasuk Sekretariat DPRD Bangka Tengah. Dari kebijakan yang ada tertinggi terdampak pemangkasan adalah perjalanan dinas DPRD.
