BANGKA TENGAH, UNGGAHAN.ID – Anggaran belanja makanan dan minuman (mamin) rapat di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Bangka Tengah yang mencapai angka fantastis sebesar 442.670.000 menuai kritik tajam berbagai lapisan masyarakat. Rabu (5/3/2025).
Pasalnya publik menilai, anggaran mamin yang cukup fantastis tersebut dinilai melukai hati masyarakat Kabupaten Bangka Tengah, yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi dan bertahan hidup, terlebih-lebih sangat kontradiktif dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), anggaran mamin rapat yang melekat pada DPPKBPPPA Bateng pada awalnya mencapai angka 671.000.000, namun dengan adanya efisiensi anggaran baru-baru ini berubah menjadi 442.670.000 dengan tercatat sebanyak 21 paket.
Pendiri Forum Studi Kebijakan Publik, Politik, dan Demokrasi Lokal, Aqbal Iskabullah, S.A.P mengatakan anggaran mamin tersebut dinilai sangat tidak rasional bahkan kontradiktif patut dipertanyakan mengingat kondisi keuangan daerah saat ini minim.
“Aneh kok anggaran makan minum sebesar ini tidak efektif dan suatu pemborosan, disatu sisi saya melihat anggaran kegiatan dan program kerja ternyata lebih kecil. Realisasi nilai anggaran yang sangat fantastis ini semestinya patut diklarifikasi,” ujarnya.
Menurut Pendiri Forum Studi Kebijakan Publik, Politik dan Demokrasi Lokal, Aqbal mengungkapkan dengan melihat realitas sosial masyarakat Kabupaten Bangka Tengah saat ini, anggaran mamin sebesar 442.670.000 juta sangat tidak efisien dan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ia menyoroti anggaran tersebut tidak selaras dengan program dan produktivitas kerja yang ada. Sehingga pihaknya mewanti-wanti agar Dinas di Kabupaten Bangka Tengah fokus terhadap pelayanan publik dan mengedepankan empati kepada masyarakat.
“Seharusnya program DPPKBPPPA Bangka Tengah lebih bermanfaat bagi masyarakat. Data penting untuk diketahui publik disampaikan secara transparan, berkaitan dengan program keluarga sejahtera dan berencana, pencegahan stunting dan pernikahan dini, angka korban pelecehan naik atau turun mesti disampaikan jangan ditutup-tutupi,” tegasnya.
Aqbal menjelaskan, fenomena maraknya kasus kekerasan fisik dan pelecehan seksual terhadap korban yang rata-rata menyasar anak perempuan dibawah umur seyogianya penanganan hal tersebut penting dipikirkan.
“Preseden buruk ini harusnya menjadi program kerja prioritas bukan anggaran makan minum yang diprioritas dan dibesarkan,” pungkasnya.
Sementara Dede Lina, Kepala DPPKBPPPA Bangka Tengah menuturkan anggaran mamin yang mencapai 442.670.000 itu merupakan anggaran bantuan pemerintah pusat.
Dede Lina menerangkan, dirinya juga telah dipanggil Komisi I DPRD Bateng guna memberikan klarifikasi terkait anggaran mamin DPPKBPPPA yang dinilai masyarakat sangat fantastis.
“Ini bantuan pusat untuk berbagai kegiatan masyarakat, apabila dilihat dari halaman Sirup Lkpp memang anggaran itu tercatat bersumber APBD, tetapi bantuan itu murni dari pemerintah pusat yang kemudian diberikan kepada pemerintah daerah tampil dilaman sebagai APBD,” tutupnya.
