PANGKALPINANG, UNGGAHAN.ID – Suasana hangat dan penuh semangat terlihat di Sekretariat Kampung KB Mentari Ketapang yang berada di kawasan Rusunawa, saat menerima kunjungan kerja Deputi Bidang Koordinasi HAM Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam upaya perlindungan serta pemberdayaan masyarakat, terutama kelompok rentan yang berada di lingkungan Kampung KB.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Lurah Ketapang yang memberikan dukungan penuh terhadap program-program pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Selain itu, hadir pula Plt. Pemerintahan dan Kesra Pemkot Pangkalpinang, Agusto Efendi, yang menegaskan komitmen pemerintah kota dalam mendukung implementasi kebijakan berbasis hak asasi manusia.
Kepala BKKBN Provinsi, Fazar Supriadi, juga turut ambil bagian dalam kunjungan ini. Ia menyampaikan bahwa Kampung KB merupakan salah satu program strategis dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pendekatan terpadu, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga kesejahteraan sosial.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan dan Pemantauan Hak Kelompok Rentan Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Temmanengnga, S.IP., M.MA., dalam arahannya menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memastikan hak-hak masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan lansia, dapat terpenuhi secara optimal.
“Kampung KB seperti Mentari Ketapang ini menjadi contoh nyata bagaimana program pemerintah dapat langsung menyentuh masyarakat. Kita ingin memastikan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, mendapatkan perlindungan dan akses yang adil terhadap layanan dasar,” ujarnya.
Camat Pangkal Balam, Purnawan, juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja tersebut. Ia berharap kegiatan ini mampu memberikan motivasi serta dorongan bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus aktif dalam membangun lingkungan yang inklusif dan berdaya.
Kunjungan kerja ini diisi dengan dialog interaktif, peninjauan langsung kondisi lingkungan rusunawa, serta pemaparan program Kampung KB Mentari Ketapang yang telah berjalan.
Kehadiran para pejabat ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan.
Dengan adanya perhatian langsung dari pemerintah pusat, Kampung KB Mentari Ketapang diharapkan dapat terus berkembang menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis hak asasi manusia yang dapat direplikasi di daerah lainnya.
